Hasil survei itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para gubernur, bupati dan wali kota yang didukung laporan oleh para dandim, kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah. Bahkan, ada yang di bawah 10 persen.
Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN
JAKARTA | WARTAKENCANA.ID
Nyaris lima bulan berlalu sejak berakhirnya 2023, angka prevalensi stunting masih menggantung. Belum bisa diketahui. Belum bisa dipastikan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berdalih angka penurunan stunting masih harus menunggu hasil pendataan sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Hasto mengungkap hal itu saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan (Rakornis) Kemitraan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa 14 Mei 2024. Ia beralasan angka stunting masih menunggu hasil e-PPGBM karena masih terjadi perbedaan signifikan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Sebelumnya, SKI 2023 digadang-gadang menjadi rujukan penetapan angka prevalensi stunting seperti halnya Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 lalu.
“Hasil survei itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para gubernur, bupati dan wali kota yang didukung laporan oleh para dandim, kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah. Bahkan, ada yang di bawah 10 persen,” ungkap Hasto.
Dokter spesialis kandungan sekaligus pakar bayi tabung ini menjelaskan, e-PPGBM merupakan catatan berbasis masyarakat melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu). Hasil e-PPGBM akan di-review pada Mei dan Juni 2024. Juga dilakukan pengkuran ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga, pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui.
Terkait Rakornis 2024, Hasto menekankan pentingnya data yang presisi, penguatan kemitraan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan. Juga pentingnya pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi untuk menghadapi ageing population pada 2035.
“Hari ini jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujar dokter Hasto.
Rakornis juga menjadi momentum Kick-off Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan oleh Kepala BKKBN, Penandatanganan MoU, Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi. Acara dihadiri Waaster Panglima TNI, Kapuskes TNI, Wakil Aster Kasad, Kapusdokkes POLRI, Kapuskesad, Kadispenad, para mitra kerja di tingkat pusat.
Dari Jawa Barat turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat berserta jajaran dan mitra kerja. Mulai dari Aster Kodam III/Siliwangi, Kaur Yankes Biddokkes Polda Jabar, PD IBI Jawa Barat, Perkadis Bangga Kencana Jawa Barat, Dandim 0618/Kota Bandung, Danramil 1811/Ujung Berung, Kota Bandung, Babinsa Kelurahan Cipadung Kidul (Serka Ujang Saepudin) yang juga pada kesempatan tersebut terpilih menerima penghargaan sebagai Babinsa Teladan Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Barat.(NJP)
