“Dengan bertambahnya penduduk, burden begitu tinggi. Terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, termasuk salah satunya sampah. Dan, tentu kependudukan juga memang kita harapkan Indonesia mampu jadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada 2045.”
SOREANG | WARTAKENCANA.ID
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti melaporkan Provinsi Jawa Barat sudah menuntaskan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045. Dokumen tersebut diharapkan bisa menjadi acuan perencanaan pembangunan di Jawa Barat.
“Dengan bertambahnya penduduk, burden begitu tinggi. Terutama berkaitan dengan pendidikan, perumahan, termasuk salah satunya sampah. Dan, tentu kependudukan juga memang kita harapkan Indonesia mampu jadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada 2045,” ungkap Siska saat menyampaikan sambutan selamat datang kepada peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Bidang Pengendalian Penduduk II Tahun 2024 yang berlangsung pada Senin malam (9/9/2024) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dengan populasi yang tinggi, Siska melihat Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Salah satu syaratnya adalah menjadikan sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat unggul. Dia berharap Jawa Barat bisa terus menekan angka prevalensi stunting, khususnya pada 2024 sebagai akhir periode RPJMN.
Lulusan Teristimewa III pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 2 Angkatan VI Tahun 2024 ini menegaskan bahwa penduduk merupakan salah satu modal penting yang berperan sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan objek tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan begitu, kualitas penduduk akan berpengaruh terhadap kualitas keberhasilan pembangunan.
“Kami laporkan bahwa Jawa Barat ini merupakan privinsi dengan penduduk terbesar. Ada 50 juta jiwa penduduk di Jawa Barat. Ada 25 juta sekian adalah laki-laki dan 24 juta sekian adalah penduduk perempuan. Jawa Barat populasinya hampir 20 persen dari penduduk Indonesia, dengan jumlah keluarganya berjumlah sekitar 13,5 juta keluarga,” papar Siska.
Siska juga melaporkan total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total Jawa Barat setiap tahun mengalami penurunan. Terakhir pada 2023 sudah mencapai 2,06. Di sisi lain, Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jabar tinggi tidak lepas dari posisi Jawa Barat sebagai tujuan pendidikan dan tujuan orang-orang mencari pekerjaan.
“Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi sudah memilih Jabar sebagai tuan rumah Rakorteknas. Semoga kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat memberikan solusi terhadap permasalahan kependudukan di Indonesia. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,” pungkas Siska.
Konsolidasi Pengendalian Penduduk
Sebelumnya, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lisna Prihantini mengungkapkan, kegiatan Rakortek dilaksanakan dalam rangka konsolidasi antara BKKBN dengan BKKBN Provinsi. Khususnya dalam lingkup bidang pengendalian penduduk agar terdapat sinergitas yang berkesinambungan dalam menjalankan program, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lini lapangan. Rakortek diikuti seluruh tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat dan Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.
“Rakortek Pengendalian Penduduk ini bertujuan memberikan pemahaman sekaligus mengevaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk di tingkat provinsi, khususnya terkait dengan GDPK, Rumah Dataku, dan indikator dalam dokumen perencanaan daerah. Kedua, kebijakan indeks pembangunan berwawasan kependudukan dan kelompok kerja Bangga Kencana. Ketiga, pengelola kampung keluarga berkualitas, sistem peringatan dini pengendalian penduduk, penyusunan laporan kependudukan provinsi, dan monitoring evaluasi pelaksanaan Dashat. Keempat, konsorsium perguruan tinggi peduli kependudukan, ASN peduli kependudukan, Pramuka peduli kependudukan, SSK, dan pembinaan jabatan penata KKB,” jelas Lisna. (NJP)
