Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Jika itu terjadi, maka langsung berkonsultasi dengan bidan desa.
Fazar Supriadi Sentosa, Kepala BKKBN Jawa Barat
INDRAMAYU | WARTAKENCANA.ID
Setelah jeda pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Kembali bergulir. Hari ini, 2 April 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan mitra kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggulirkan kampanye di Aula Ponpes Ali Bin Abi Tholib, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu.
Kampanye menghadirkan dua narasumber utama, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa. Meski berlangsung dalam suasana puasa Ramadan, kampanye percepatan penurunan stunting tetap berlangsung meriah.
Dalam paparannya, Fazar mengajak masyarakat untuk Bersama-sama mehami stunting dan cara pencegahannya. Jika ada indikasi anak terkena stunting, masyarakat proaktif melapor kepada kader atau petugas medis di desa.
“Ciri-ciri anak stunting salah satunya, lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram. Jika itu terjadi, maka langsung berkonsultasi dengan bidan desa,” kata Fazar.
Pemerintah akan langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang terindikasi stunting. Proses pendampingan dilakukan agar pencegahan stunting bisa optimal. Selain itu, pemerintah bisa mengintervensi melalui program pencegahan stunting yang ada di puskesmas.
“Banyak program pemerintah yang fokus dalam pencegahan stunting. Jadi, jangan sungkan jika anak terindikasi stunting,” ujarnya.
Menurut Fazar, pencegahan stunting bisa dengan cara penerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), baik di rumah maupun lingkungan sekitar. Kemudian menjaga asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan.
“Asalkan hal tersebut dilakukan dalam keluarga, stunting bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.
Sementara itu, Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menyusun program pencegahan stunting dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,8 triliun.
“Angka tersebut untuk penangan sampai ke tingkat puskesmas di desa-desa se-Indonesia,” tutur Netty.
Netty menekankan kepada kader penggerak untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat terkait program tersebut. Langkah ini penting dalam penanganan stunting agar bisa berjalan maksimal. Dengan begitu, upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 bisa terwujud.
“Pemerintah desa harus memahami apa saja program pemerintah tentang stunting. Sehingga penanganan di lapangan bisa maksimal,” ujarnya.(Wahyu Riswandi)
