BANDUNG | WARTAKENCANA.COM
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase Bonus Demografi. Karena itu, keluarga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa.
“Kenapa kualitas SDM harus diperbaiki? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik. Oleh sebab itu, jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat tidak segera diturunkan, maka dikhawatirkan tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sulbar harus segera menurunkan angka stunting,” kata Hasto dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Mamuju sebagaimana disampaikan dalam siaran pers BKKBN.
Hasto menambahkan, pada 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif dan berkualitas adalah tujuan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.
“Sulbar special case, Provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039. Tetapi, Sulbar secara teori 2034 padahal IPM-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena di sini akan memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat,” ujar Hasto.
Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan. Namun, jika stunting tidak lebih cepat turun, maka itulah yang dinilai akan merugikan.
“Maka, harapan saya pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar,” ucap Hasto.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 35,0 persen. Adapun Jawa Barat berhasil menurunkan prevalensi cukup signifikan, dari 24,5 pada 2021 menjadi 20,02 pada 2022.
Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar, BKKBN Sulbar terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur. Baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan juga komunitas-komunitas strategis yang ada.
Strategi Percepatan Pencegahan Stunting yang dilakukan oleh BKKBN Sulbar adalah dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, dampaknya, dan pencegahannya melalui Penyuluh yang dimiliki. “BKKBN Sulbar telah melatih 2.859 orang tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan desa/tenaga kesehatan, kader KB, dan kader PKK yang tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulbar, untuk mendampingi 305.510 keluarga di Sulbar. Selain itu, BKKBN Sulbar secara aktif juga melakukan pendekatan pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Pendekatan ini melibatkan lima stakeholder kunci, yaitu pemerintah,akademisi, industri, masyarakat, dan media, yang bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan solusi inovatif dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak. “Di Sulbar, implementasi pendekatan ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam menanggulangi masalah stunting. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi diantara kelima stakeholder tersebut,” ujar Resky.(NJP/RLS)
