“Apabila masyarakat tidak aware terhadap kondisi kependudukan saat ini, maka dapat terjadi bencana demografi. Apa yang terjadi dengan bencana kependudukan? Yang terjadi adalah penduduknya terlalu banyak sehingga berakibat tidak ada lagi ruang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, rebutan dan terjadilah konflik.”
Bonivasius Prasetya Ichtiarto
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN
BANDUNG | WARTAKENCANA.COM
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pengelola Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) di Jawa Barat. Kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berwawasan kependudukan merupakan modal dasar untuk menghindari bencana demografi di kemudian hari.
“Acara ini bukan hanya sebuah perayaan keberhasilan semata, melainkan juga sebuah momentum untuk mengenang perjalanan panjang yang telah kita tempuh bersama dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap isu kependudukan. Sekolah-sekolah yang menjadi SSK telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa dalam menghadirkan pendidikan kependudukan berkualitas dan kesadaran akan pentingnya kependudukan bagi kemajuan bangsa,” kata Bonivasius saat membuka kegiatan “Anugerah Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Nasional dan Rumah Data Kependudukan terbaik se-Jawa Barat” di Kota Bandung pada Selasa, 12 Desember 2023.
Dia berharap lomba SSK dan juga Rumah Dataku dapat menjadi penyemangat para pengelola SSK dan juga Rumah Dataku untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan SSK dan Rumah Dataku di wilayah masing-masing. Lebih dari itu, dia berharap lomba ini berhasil memunculkan ide-ide inovatif dalam pengelolaan SSK dan Rumah Dataku, sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah berwawasan kependudukan.
Bonivasius menjelaskan, salah satu program BKKBN adalah kerjasama pendidikan kependudukan. Program ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran penduduk tentang kondisi kependudukan dan keterkaitan timbal balik antara dinamika kependudukan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan begitu, akan tumbuh perilaku yang bertanggungjawab dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
“Apabila masyarakat tidak aware terhadap kondisi kependudukan saat ini, maka dapat terjadi bencana demografi. Apa yang terjadi dengan bencana kependudukan? Yang terjadi adalah penduduknya terlalu banyak sehingga berakibat tidak ada lagi ruang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, rebutan dan terjadilah konflik,” ungkap Bonivasius.
“Saya berharap melalui SSK dapat tumbuh sikap kritis dalam diri siswa terkait isu kependudukan. Saya juga berharap siswa kemudian berkomitmen untuk mempertimbangkan berbagai isu kependudukan dalam perencanaan kehidupannya kelak. Pelajar adalah generasi masa depan bangsa, generasi yang mengisi Indonesia Emas 2045, jadilah generasi berencana, stop pernikahan dini, pastikan! karena Berencana Itu Keren,” tandas Bonivasius.
Menurutnya, kehadiran para partisipan lomba dan pemangku kepentingan lainnya merupakan cerminan semangat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berdaya saing tinggi. Berkat kerja keras, inovasi, dan semangat kebersamaan, sekolah-sekolah yang berkompetisi di tingkat nasional telah mampu mencapai standar paripurna dalam pendidikan kependudukan.
“Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Mari bersama-sama terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan kependudukan di Indonesia. Mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran setiap individu dalam membentuk masa depan yang lebih baik!” ajak Bonivasius.
Rumah Data Kependudukan
Lebih jauh Bonivasius menjelaskan, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden No 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), di mana Rumah Dataku merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan Kampung KB merupakan sebagai pemasok data baik sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan kelurahan maupun sebagai dasar melakukan intervensi. Dengan fungsi sebagai pemasok data tersebut, maka perlu peningkatan kebermanfaatan dari Rumah Dataku tersebut yaitu dengan peningkatan kuantitas Rumah Dataku serta peningkatan kualitasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sampai dengan 8 Desember 2023, jumlah Rumah Dataku yang ada Jawa Barat sebanyak 1.183 Rumah Dataku atau 19,86 persen dari jumlah desa dan kelurahan di Jawa Barat yaitu sebanyak 5.957 desa/kelurahan (BPS, 2020). Dari jumlah Rumah Dataku yang sudah terbentuk, 355 atau 30,01 pesen di antaranya berklasifikasi paripurna. Sampai 6 Desember 2023, jumlah Rumah Dataku baru mencapai 37,31 persen dari total keberadaan Kampung KB. Dia berharap setiap Kampung KB memiliki Rumah Dataku.
Untuk meningkatkan kualitas Rumah Dataku ini, sambung Bonivasius, hendaknya dilakukan pemutakhiran data secara berkala. Dengan begitu, data yang disajikan ini merupakan data terbaru. Dalam pembaharuan data ini hendaknya kader Rumah Dataku dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kader Pendata SDGs desa, serta kader-kader pendata yang lain.
“Pada 28 November 2023 BKKBN telah melaksanakan diseminasi hasil pemutakhiran PK 2023. Ini merupakan modal dalam pengumpulan dan updating data untuk Rumah Dataku, sehingga kader Rumah Dataku dapat menggunakan hasil tersebut sebagai data awal maupun melengkapi data bagi desa dan kelurahan yang tidak menjadi lokus pemutakhiran data PK 2023,” ungkap Bonivasius.(NJP)
