Pemberian Bantuan Ayam dan Telur Gunakan Data KRS Hasil Verval PK 2023
Kolaborasi percepatan penurunan stunting bukan semata dilakukan pemerintah daerah melalui aksi konvergensi. Kolaborasi juga berlangsung dalam pemanfaatan data. Salah satunya melalui pemanfaatan data keluarga berisiko stunting sebagai data penerima bantuan pangan berupa daging ayam dan telur. BKKBN juga menyajikan hasil pendataan keluarga sebagai raw data yang kemudian diolah menjadi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kabar baik bagi keluarga berisiko stunting (KRS) di Indonesia. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal kembali menyalurkan bantuan pangan daging ayam dan telur kepada KRS dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Di Jawa Barat, persiapan teknis penyaluran bantuan berlangsung awal Februari 2024. Merujuk pada hasil verifikasi dan validasi hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah KRS di Indonesia mencapai 11,3 juta.
Jumlah KRS menurun sebesar 1,7 juta keluarga pada periode semester I hingga semester II 2023. Sedangkan jumlah entitas keluarga yang tercatat di seluruh Indonesia tahun ini sebanyak 72,5 juta keluarga. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 (Pemutakhiran PK-23) yang digelar BKKBN selama semester I-2023 juga menunjukkan terdapat 13,1 juta KRS. Namun pada semester II-2023, jumlah tersebut turun 1,7 juta, menjadi 11,3 juta.
Di Jawa Barat, jumlah KRS mencapai 2.714.752 juta keluarga. Jumlah ini terdiri atas 2.686.304 pasangan usia subur (PUS) dan 28.448 non-PUS. Jika diperhatikan lebih jauh, faktor risiko pada KRS lebih didominasi indikator jamban tidak layak. Jumlahnya mencapai 1.587.991 keluarga. Faktor risiko kedua terbanyak karena PUS tidak menjadi peserta KB modern, 1.447.257 keluarga. Berikutnya karena sudah memiliki anak terlalu banyak (1.016.803 keluarga) dan terlalu tua untuk punya anak (899.322 keluarga).
Sekretaris BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono optimistis data hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran PK-2023 memiliki tingkat akurasi tinggi. Dengan begitu, penyaluran bantuan daging dan telur kepada penerima bisa dilakukan tepat sasaran. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya sedikit perubahan karena data pada dasarnya dinamis.
Irfan menilai perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait penyaluran bantuan pangan ini. Ini penting karena bantuan diberikan kepada KRS, bukan keluarga miskin. Jangan sampai ada kesan bantuan disalurkan tidak tepat karena warga miskin tidak mendapan bantuan. Padahal, dari awal sudah ditegaskan bantuan daging ayam dan telur ini diperuntukkan kepada KRS dalam rangka mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
“Sekadar contoh, di depan rumah kita ada kakek-kakek dan nenek-nenek sangat miskin. Enggak punya kerjaan, rumahnya reot misalnya. Mengapa enggak dapat ayam sama telur, karena nggak masuk KRS. Data KRS kita menunjukkan ada yang rumahnya bagus, maksudnya layak. Tapi, di sana ada ibu hamilnya. Ini masuk KRS,” jelas Irfan.
Ditanya soal akurasi data, Irfan menilai data KRS akurat karena telah melalui pemutakhiran yang kemudian dilakukan verifikasi dna validasi. “Garansi?
Ada, tapi kan enggak 100 persen. Mungkin 95 persen itu benar. Ketika kita bicara lapangan, ada sekian persen juga validitas datanya diragukan. Namanya data dinamis, kan?” dalih Irfan.
Di bagian lain, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani memastikan bahwa data yang dijadikan acuan dalam penyaluran bantuan adalah data KRS yang dikeluarkan oleh BKKBN sebagai wali data. Terkait dengan masih adanya beberapa data yang masih belum lengkap, salah satunya belum ada NIK, Rachmi meminta BKKBN segera melengkapinya.
“Untuk pihak BKKBN sebagai wali data KRS, ini sudah melakukan verval. Insyaallh data yang disampaikan sudah pas sesuai by name by adress dan tepat sasaran. Ketika penyaluran ternyata tidak tepat dan perlu ada penggantian, hal ini harus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan mesti ditandantangani oleh aparat setempat,” tegas Rachmi dalam rapat koordinasi percepatan penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur kepada KRS pada 17 Februari 2024.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengklaim telah memasok data yang lengkap, akurat, dan terbarui (up to date) guna mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan permasalahan sosial ekonomi lainnya. Hasto berharap data yang diberikan merupakan data yang hidup atau dinamis.
“Kami berharap data itu menjadi hidup, karena data (hasil) Pendataan Keluarga. Ini kalau tidak hidup maka data tidak ada artinya. Data yang hidup itu data yang bisa menakutkan, bisa menggembirakan, mengkhawatirkan, dan mencemaskan. Kalau data tidak pernah membuat Anda gembira, tidak pernah membuat Anda itu cemas, tidak pernah membuat Anda itu khawatir, berarti data itu tidak hidup,” kata Hasto Wardoyo saat memberikan sambutan pada Forum Data Keluarga Nasional pada akhir 2023 lalu.
“Data bukan segala-galanya, tetapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa. Memasuki bonus demografi terutama tahun 2030, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas SDM. Data pada Pendataan Keluarga ini harus dipakai menjadi data yang hidup untuk kemudian bisa membuat perencanaan, termasuk pemberian intervensi,” Hasto menambahkan. (N)
