“Seluruh keluarga Indonesia harus sejahtera. Kami fokus pada penguatan kualitas keluarga melalui pencegahan stunting, GATI, pemberdayaan lansia, serta layanan keluarga berbasis hukum dan nilai keagamaan.”
Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
BANDUNG | WARTAKENCANA.ID
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sepakat mempererat sinergi guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan dalam rangkaian kuliah umum bertema “Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Anwar Musaddad, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rabu (9/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid itu dihadiri sekitar 2.000 peserta, terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penyuluh keluarga berencana (PKB), serta mitra kerja aktif program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Antusiasme peserta mencerminkan besarnya perhatian sivitas akademika terhadap isu kependudukan dan ketahanan keluarga yang semakin krusial di tengah berbagai tantangan demografis nasional.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji selaku pembicara utama menegaskan bahwa kementeriannya siap mendukung delapan program prioritas Presiden dengan fokus pada penanganan isu-isu strategis kependudukan. Ia menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan 74.092.313 keluarga Indonesia.
“Seluruh keluarga Indonesia harus sejahtera. Kami fokus pada penguatan kualitas keluarga melalui pencegahan stunting, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemberdayaan lansia, serta layanan keluarga berbasis hukum dan nilai keagamaan,” ujar Wihaji.
Wihaji juga menyoroti urgensi pemanfaatan bonus demografi secara optimal. Menurutnya, melimpahnya penduduk usia produktif hanya akan memberikan manfaat nyata apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta dorongan terhadap inovasi teknologi. Tanpa strategi yang tepat, bonus demografi justru berisiko memicu tingginya angka pengangguran dan bencana ekonomi.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fauzan Ali Rasyid dalam sambutannya menekankan bahwa kajian hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penguatan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, kata Fauzan, sangat relevan dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di fakultas tersebut.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rosihon Anwar turut menegaskan keterkaitan erat antara isu kependudukan dan ajaran Islam. Ia menyatakan bahwa aspek keluarga dan kependudukan merupakan bagian penting dalam Al-Qur’an, yang menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap pengelolaan kehidupan manusia secara berkelanjutan.
“UIN Sunan Gunung Djati Bandung siap terus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan kependudukan dan keluarga,” kata Rosihon.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan seputar implementasi kebijakan kependudukan, pencegahan pernikahan dini, hingga strategi pemberdayaan keluarga di tingkat akar rumput. Diskusi tersebut memperkaya wawasan peserta mengenai tantangan nyata yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang tangguh.
Kegiatan kuliah umum ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas. Kolaborasi antara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Kemendukbangga dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun fondasi SDM yang kuat sebagai prasyarat utama menuju Indonesia Emas 2045.(NJP)
