“Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Merujuk kepada data BPS, pada 2023 penduduk Jawa Barat berjumlah 49,41 juta jiwa atau 17,86 persen penduduk nasional. Jumlah tersebut terdiri atas 24,34 juta jiwa perempuan dan 25,07 juta jiwa laki-laki. Tingginya jumlah penduduk Jawa Barat berdampak pada permasalahan sosial perempuan dan anak.”
Dodo Suhendar, Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
KARAWANG | WARTAKENCANA.ID
Tak dimungkiri, tingginya jumlah penduduk memicu sejumlah masalah sosial. Khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Untuk menanganinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengembangkan sejumlah inovasi strategis dalam beberapa tahun terakhir. Namun, itu saja tak cukup. Kuncinya terletak pada sinergi program antara pusat dan daerah untuk mendorong penurunan angka permasalahan sosial.
Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengungkapkan hal itu saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat di Mercure Hotel Karawang pada Selasa, 5 Maret 2024. Forum OPD mengusung tema “Sinergi Lintas Sektor Dalam Upaya Mewujudkan Provinsi Jawa Barat Ramah Perempuan dan Peduli Anak: Tantangan atau Hambatan”.
“Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 penduduk Jawa Barat berjumlah 49,41 juta jiwa atau 17,86 persen penduduk nasional. Jumlah tersebut terdiri atas 24,34 juta jiwa perempuan dan 25,07 juta jiwa laki-laki. Tingginya jumlah penduduk Jawa Barat berdampak pada permasalahan sosial perempuan dan anak,” ungkap Dodo.
Dodo mencontohkan, masalah perempuan dan anak yang muncul sepanjang 2023 antara lain perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan perceraian. Masalah lainnya berupa tindak pidana perdagangan orang, prevalensi stunting, dan tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Untuk menanganinya, Jabar mengembangkan sejumlah inovasi strategis di bawah koordinasi DP3AKB. Sebut saja misalnya Sekolah Perempuan Jawa Barat, suatu upaya mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang. Ada lagi Ngabaso alias Ngabring ka Sakolah atau Ngabaturan Barudak Sakola Online sebagai upaya mewujudkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi layak anak (Provila).
Berikutnya ada Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan (Jabar Cekas), sebuah kampanye menekan angka kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Kemudian Stopan Jabar, akronim dari Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat. Program ini bertujuan menekan terjadinya kasus perkawinan pada usia anak di Jawa Barat dalam mendukung provinsi layak anak dan mendukung Indonesia Layak Anak (Idola).
Contoh lainnya ada Klik Ramah DP3AKB, kantor pelayanan publik ramah perempuan dan layak anak DP3AKB Jawa Barat. Kemudian, hotline pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sebuah layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus mediasi dan pendampingan korban kekerasan.
DP3AKB Jabar juga mengembangkan Beranda, ngobrol bersama perempuan dan anak Jabar Juara. Turut berlangsung secara simultan penguatan pusat pembelajaran keluarga bahagia lahir bahin eratkan amaliah (Puspaga Balarea) dan motivator ketahanan keluarga (Motekar).
“Forum OPD merupakan bagian strategis dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Keberhasilan pembangunan diawali dengan perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas. Dan, perencanaan pembangunan tidak dapat merumuskan prioritas pembangunan tanpa melibatkan seluruh stake holders pembangunan,” tandas Dodo.
Dodo menambahkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama dengan seluruh elemen masyarakat merumuskan perencanaan pembangunan, mulai dari rembug RW sampai dengan tingkat provinsi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program yang sudah dianggarkan dan direncanakan memiliki konektivitas dan bersinergi antara program nasional dan program provinsi jawa barat serta program kabupaten dan kota. (NJP)
